Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta sosialisasi mengenai sertifikasi tanah melalui Program Operasi Nasional Agraria (Prona) terus digencarkan di Ibukota.

Karena itu, perlu ada sosialisasi sampai ke tingkat RT dan RW dengan tujuan mengedukasi masyarakat

Sebab, berdasarkan hasil reses ketiga tahun 2017 DPRD, masih banyak warga yang belum mengerti kepengurusan sertifikasi tanah, serta biaya yang harus disiapkan.

"Karena itu, perlu ada sosialisasi sampai ke tingkat RT dan RW dengan tujuan mengedukasi masyarakat," ujar William Yani, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jumat (29/12).

Yani mengungkapkan, berdasarkan hasil reses pada November lalu, keluhan terkait proses pembuatan sertifikat tanah banyak diutarakan warga. Di antaranya seperti warga

Menteng Tenggulun, Johar Baru, Sunter Agung, Pademangan Barat, Jagakarsa dan Pasar Minggu.

Ia menyarankan, agar sosialisasi program ini optimal, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Saya juga minta BPN untuk memaksimalkan fungsi pelayanan agraria," tandasnya.